Determination of Performance Accountability of Local Government Organizations in Palembang

M Thoyib; Indra Satriawan; Farida Husin; Mega Asmarani; Periansya Periansya

doi:10.26737/jtmb.v3i2.215

Determination of Performance Accountability of Local Government Organizations in Palembang

M Thoyib, Indra Satriawan, Farida Husin, Mega Asmarani, Periansya Periansya

Abstract

In regional autonomy context, value for money is a bridge to deliver local government to achieve good governance. Value for money must be operated in local finance management and local budgeting. To support it, the management of public money with value for money concept, it needs regional budgeting and good local finance management. This research aims to set factors that influence performance accountability of local government organizations in Palembang. Factors that include are the influence of performance based budgeting and local financial accounting system to performance accountability as partial and simultant. This research using purposive sampling which part of nonprobability sampling of research instrument by 129 questionnaires that directly spread to 43 local government organizations in Palembang to the head of finance department revenue treasurer, and expenditure treasurer. Data of this research was analized by multiple regression using software SPSS 20.0. The result of this research show both as partial and simultant performance based budgeting and local financial accounting system have positive influence and significant to performance accountability in local government organization

Keywords

Performance Based Bugeting, Local Financial Accounting System, Performance Accountability.

Full Text:

PDF

References

Afrina, Dina. (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Jom FEKON. Vol.2. No.2. pp 1-15.

Badan Pendidikan dan PelatihanKeuangan (BPPK). (2008). Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.

Bastian, Indra. (2009). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Darussalam, S.E.,Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tren, Outlook, dan Tantangan Pajak 2017

Fathia, Nurul. (2017). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”. JOM Fekon. Vol.4. No.1. pp 670-685.

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 Tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Lembaga Administrasi Negara. (2008). Modul AKIP dan Pengukuran Kinerja. Jakarta: LAN-RI.

Lumenta, Agnestasia Laura. (2016). “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal EMBA. Vol.4. No.3. pp 135-146.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Pendapat pribadi penulis oleh Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Tax Amnesty dan Momentum Reformasi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP). (2007). Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Edisi Kelima. 2007

Priyatno, Duwi. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: ANDI.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 202. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 80. Sekretariat Negara: Jakarta.

Sanusi, Anwar. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Siaran Pers. (2017). Perpajakan 2017: Menjaga Momentum, Mencari Peluang. Jakarta.

Soraya, Gita, Rika, dan Cherrya. (2014). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan.eprints.mdp.ac.id/1475/1/Jurnal.pdf/ Diaksestanggal 5 November 2016.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahdatul, Laura, Sri Rahayu, dan Vaya Juliana Dillak. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/116358/pengaruh-anggaran-berbasis-kinerja-dan-sistem-pelaporan-keuangan-terhadap-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-kabupaten-bandung-.html/Diaksestanggal 10 Januari 2017.

http://beritapagi.co.id/2016/05/18/sumsel-bertransformasi-jadi-provinsi-terbaik.html. Diakses tanggal 14 Mei 2017.

http://detiksumsel.com.html. Diakses tanggal 10 Maret 2017.

http://palembang.go.id.html. Diakses tanggal 10 Maret 2017.

http://wartasumsel.co.id/2016/12/22/pencapaian-pad-11-jenis-pajak-palembang-berhasil-melebihi-target.html. Diakses tanggal 14 Mei 2017.

http://www.rmolsumsel.com/read/2017/06/05/73241/Pegawai-Dinas-Perumahan-Palembang-Terancam-Tak-Dapat-THR-.html. Diakses tanggal 23 Juni 2017.

http://palembang.tribunnews.com/2017/06/05/asn-kota-palembang-harap-harap-cemas-beberapa-skpd-terancam-tidak-terima-tpp-juni?page=2. html.

https://sumateradeadline.co.id/2017/03/20/minimalisir-kesalahan-laporan-daftar-hitam-diskominfo-bagikan-software-terbaru/. html.

http://www.nuansakita.com/peristiwa/bkpsdm-terapkan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/.htm

DOI: http://dx.doi.org/10.26737/jtmb.v3i2.215

Refbacks

There are currently no refbacks.

Published by:

Institute for Managing and Publishing of Scientific Journals STKIP Singkawang

JTMB (Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis)

e-ISSN : 2477-5282

p-ISSN : 2599-3127

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang

Address : STKIP Singkawang, Jalan STKIP - Kelurahan Naram Singkawang, Kalimantan Barat, INDONESIA, 79251
No. Telp. : +62562 420 0344
No. Fax. : +62562 420 0584